Sabtu, 08 Januari 2011 | 12:38:57 WIB
batavia.com - Sebagai kota yang sudah berumur lebih dari 400 tahun, tentu menorehkan sejarah termasuk kisah indah dan pahit tentang kehidupan manusia yang ada di dalam kota Jakarta yang pada pemerintahan kolonial Belanda bernama Batavia.
Dibalik perjalanan panjang kota Jakarta, tercatat kisah perjuangan dan tragedi berdarah sehingga menciptakan kisah tersendiri bagi kota Jakarta.
Diantaranya, ada kisah mengenaskan yaitu pembantaian massal yang dilakukan penguasa VOC pada tahun 1740 atas orang etnis Tionghoa. Tragedi kemanusiaan itu menewaskan hampir 10.000 orang etnis Tionghoa dibantai secara sadis di kawasan Kali Angke.
Kisah kelam ini berawal dari memanasnya hubungan antara pemerintah VOC Belanda dengan kaum imigran Tionghoa yang ada di Batavia saat itu. Merosotnya perdagangan VOC akibat kalah bersaing dengan Maskapai Perdagangan Inggris, The Britisch East India Company yang berpusat di Callcuta, India dalam perebutan hegemoni perdagangan bangsa-bangsa Eropa (1602-1799) berbuntut pada tekanan terhadap seluruh wilayah jajahan VOC termasuk Hindia Belanda.
Untuk mengatasinya, Heeren XVII(Kamar dagang VOC) menekan Gubernur Jendral Hindia Belanda di Batavia agar dapat memaksimalkan jumlah pendapatan dan aliran dana segar ke kas VOC. Ditambah lagi besarnya pengeluaran angkatan perang VOC akibat pemberontakan yang terjadi di berbagai wilayah kekuasaan kolonial di Nusantara serta terus meningkatnya jumlah imigran Tionghoa yang berhasil dalam bidang perdagangan di Batavia. Lalu pemerintahan VOC menganggap, jika dibiarkan akan menjadi ancaman serius bagi kelangsungan dagang VOC di negeri ini.
Untuk memecahkan masalah tersebut,Dewan Hindia Belanda dan Gubernur Jendralnya (saat itu dijabat oleh Valckeneir ) sepakat melakukan jalan pintas dengan menggalakkan program tanam paksa bagi warga bumiputera. Sementara bagi para etnis keturunan dan para imigran Tionghoa yang saat itu tergolong lebih berhasil dikenakan berbagai aturan dengan tujuan pemerasan.
Pemerintahan VOC memberlakukan program “Surat Ijin Tinggal” dengan masa waktu terbatas bagi seluruh etnis Tionghoa yang tinggal di dalam tembok maupun diluar tembok Batavia.Selain keras, aturan ini juga menjatuhkan sanksi hukuman penjara dan denda, hingga pengusiran etnis Tionghoa dari seluruh wilayah Hindia Belanda, jika tidak memiliki surat ijin tinggal.
Pada awal penerapannya, pemerintah VOC beralasan bahwa program itu untuk membersihkan wilayah Batavia dan sekitarnya dari para pendatang ilegal yang selalu mengganggu ketertiban. Memang, saat itu kondisi kota Batavia menjadi tidak teratur, diserbu para imigran terutama Tionghoa. Tempat perjudian dan hiburan tumbuh bak jamur di musim hujan.
Pada 1719 tercatat sebanyak 7.550 jiwa imigran Tionghoa menetap di Batavia dan pada 1739 meningkat hingga sekitar 10.574 jiwa. Mereka tinggal di dalam dan luar tembok Batavia. Kemudian 25 juli 1740 pemerintah VOC Belanda mempertegas pelaksanaan program surat ijin tinggal itu dengan mengelaurkan resolusi yang isinya “penguasa VOC memiliki hak untuk menangkap dan memenjarakan seluruh warga Tionghoa yang tidak memiliki izin tinggal diwilayah Batavia”.
Resolusi pemerintahan VOC membuat warga etnis Tionghoa terpukul karena dijadikan korban, sementara menciptakan peluang korupsi bagi oknum pemerintah. Sedangkan kalangan dewan menilai sangat baik, karena selain meningkatkan pendapatan dari sisi pajak, juga dijadikan alat kontrol terhadap semua aktivitas bisnis warga Tionghoa.
Aturan tersebut membuat warga Tionghoa mengalami kebangkrutan, bahkan banyak diantara pedagang Tionghoa beralih profesi menjadi buruh kasar akibat tidak kuat membayar pajak yang diberlakukan pemerintahan VOC Belanda. Kemudian muncul ketidak puasan yang dilanjutkan dengan perlawan terhadap pemerintahan VOC. Sehingga sejak September 1740 mulai terjadi kerusuhan-kerusuhan kecil di luar komplek tembok Batavia.
Aksi perlawanan akhirnya memuncak pada 7 Oktober 1740. Saat itu, lebih dari 500 orang Tionghoa dari berbagai penjuru berkumpul guna melakukan penyerangan ke Kompleks Benteng Batavia. Setelah sebelumnya menghancurkan pos-pos penjagaan VOC di wilayah Jatinegara, Tangerang dan Tanah Abang secara bersamaan. Lalu, 8 Oktober 1740, kerusuhan terjadi disemua pintu masuk Benteng Batavia. Ratusan etnis Tionghoa yang berusaha masuk dihadang pasukan VOC dibawah pimpinan Van Imhoff.
9 Oktober 1740, dibantu dengan altileri berat pasukan VOC berhasil menguasai keadaan dan menyelamatkan Kompleks Batavia dari kerusuhan. Pasukan kaveleri VOC mulai mengejar para pelaku kerusuhan. Seluruh rumah dan pusat perdagangan warga Tionghoa yang berada di sekitar Batavia digeledah dan dibakar. Termasuk rumah Kapiten Tionghoa Nie Hoe Kong yang dianggap sebagai otak kerusuhan. Ribuan warga Tionghoa yang selamat dari kerusuhan diburu dan dibunuh tanpa perduli apakah terlibat atau tidak dalam peristiwa pemberontakan tersebut.
Banyak diantara mereka dibiarkan lari kearah kali sebelum akhirnya dibantai oleh para prajurit yang telah menunggu kedatangan mereka. Sempat terjadi silang pendapat prihal lokasi tempat pembantaian yang dilakukan tentara VOC Belanda. Beberapa sumber menyatakan bahwa kali yang menjadi lokasi pembantaian adalah Kali Angke, hingga peristiwa pembantaian ini diabadikan dengan nama “Tragedi Angke”. Namun ada pula yang berpendapat bahwa pembantaian sebenarnya tidak terjadi di Kali Angke melainkan di Kali Besar, karena letaknya lebih dekat ke Tembok Batavia.
Kali Angke hanyalah merupakan titik akhir lokasi penemuan ribuan mayat korban pembantaian yang hanyut di air.
Aksi pengejaran terhadap warga etnis Tionghoa terus berlanjut. Malam hari 9 Oktober 1740, prajurit VOC kembali melakukan penyisiran guna mencari sisa-sisa etnis Tionghoa yang bersembunyi dirumah atau bangunan lain diseputar Batavia. Pembantaian kali ini lebih sadis karena melibatkan budak dan warga bumiputera yang sengaja dibakar amarahnya. Bahkan menurut cerita Gubernur Jendral Valckeneir sempat menjanjikan hadiah sebesar 2 dukat per kepala etnis Tionghoa yang berhasil dipancung.
10 Oktober 1740, setelah peristiwa pemberontakan mereda, Gubernur Jendral Valckeneir kembali memerintahkan prajuritnya guna mengumpulkan seluruh warga Tionghoa yang tersisa termasuk yang terbaring di rumah sakit maupun di penjara. Mereka dikumpulkan didepan Stadhuis Gedung Balaikota (sekarang Muesum Fatahillah) untuk menjalani eksekusi hukum gantung.
Pasca tragedi kemanusiaan itu, tercatat warga etnis Tionghoa yang selamat sebanyak 3.441 jiwa. Terdiri dari 1.442 pedagang, 935 orang petani, 728 orang pekerja perkebunan, dan 336 orang pekerja kasar. Peristiwa pembantaian etnis ini merupakan kisah terburuk sepanjang sejarah perjalanan kota Jakarta. 0 sumber: Tragedi Berdarah Angke / Hembing Wijayakusuma 2005/edison
Dibalik perjalanan panjang kota Jakarta, tercatat kisah perjuangan dan tragedi berdarah sehingga menciptakan kisah tersendiri bagi kota Jakarta.
Diantaranya, ada kisah mengenaskan yaitu pembantaian massal yang dilakukan penguasa VOC pada tahun 1740 atas orang etnis Tionghoa. Tragedi kemanusiaan itu menewaskan hampir 10.000 orang etnis Tionghoa dibantai secara sadis di kawasan Kali Angke.
Kisah kelam ini berawal dari memanasnya hubungan antara pemerintah VOC Belanda dengan kaum imigran Tionghoa yang ada di Batavia saat itu. Merosotnya perdagangan VOC akibat kalah bersaing dengan Maskapai Perdagangan Inggris, The Britisch East India Company yang berpusat di Callcuta, India dalam perebutan hegemoni perdagangan bangsa-bangsa Eropa (1602-1799) berbuntut pada tekanan terhadap seluruh wilayah jajahan VOC termasuk Hindia Belanda.
Untuk mengatasinya, Heeren XVII(Kamar dagang VOC) menekan Gubernur Jendral Hindia Belanda di Batavia agar dapat memaksimalkan jumlah pendapatan dan aliran dana segar ke kas VOC. Ditambah lagi besarnya pengeluaran angkatan perang VOC akibat pemberontakan yang terjadi di berbagai wilayah kekuasaan kolonial di Nusantara serta terus meningkatnya jumlah imigran Tionghoa yang berhasil dalam bidang perdagangan di Batavia. Lalu pemerintahan VOC menganggap, jika dibiarkan akan menjadi ancaman serius bagi kelangsungan dagang VOC di negeri ini.
Untuk memecahkan masalah tersebut,Dewan Hindia Belanda dan Gubernur Jendralnya (saat itu dijabat oleh Valckeneir ) sepakat melakukan jalan pintas dengan menggalakkan program tanam paksa bagi warga bumiputera. Sementara bagi para etnis keturunan dan para imigran Tionghoa yang saat itu tergolong lebih berhasil dikenakan berbagai aturan dengan tujuan pemerasan.
Pemerintahan VOC memberlakukan program “Surat Ijin Tinggal” dengan masa waktu terbatas bagi seluruh etnis Tionghoa yang tinggal di dalam tembok maupun diluar tembok Batavia.Selain keras, aturan ini juga menjatuhkan sanksi hukuman penjara dan denda, hingga pengusiran etnis Tionghoa dari seluruh wilayah Hindia Belanda, jika tidak memiliki surat ijin tinggal.
Pada awal penerapannya, pemerintah VOC beralasan bahwa program itu untuk membersihkan wilayah Batavia dan sekitarnya dari para pendatang ilegal yang selalu mengganggu ketertiban. Memang, saat itu kondisi kota Batavia menjadi tidak teratur, diserbu para imigran terutama Tionghoa. Tempat perjudian dan hiburan tumbuh bak jamur di musim hujan.
Pada 1719 tercatat sebanyak 7.550 jiwa imigran Tionghoa menetap di Batavia dan pada 1739 meningkat hingga sekitar 10.574 jiwa. Mereka tinggal di dalam dan luar tembok Batavia. Kemudian 25 juli 1740 pemerintah VOC Belanda mempertegas pelaksanaan program surat ijin tinggal itu dengan mengelaurkan resolusi yang isinya “penguasa VOC memiliki hak untuk menangkap dan memenjarakan seluruh warga Tionghoa yang tidak memiliki izin tinggal diwilayah Batavia”.
Resolusi pemerintahan VOC membuat warga etnis Tionghoa terpukul karena dijadikan korban, sementara menciptakan peluang korupsi bagi oknum pemerintah. Sedangkan kalangan dewan menilai sangat baik, karena selain meningkatkan pendapatan dari sisi pajak, juga dijadikan alat kontrol terhadap semua aktivitas bisnis warga Tionghoa.
Aturan tersebut membuat warga Tionghoa mengalami kebangkrutan, bahkan banyak diantara pedagang Tionghoa beralih profesi menjadi buruh kasar akibat tidak kuat membayar pajak yang diberlakukan pemerintahan VOC Belanda. Kemudian muncul ketidak puasan yang dilanjutkan dengan perlawan terhadap pemerintahan VOC. Sehingga sejak September 1740 mulai terjadi kerusuhan-kerusuhan kecil di luar komplek tembok Batavia.
Aksi perlawanan akhirnya memuncak pada 7 Oktober 1740. Saat itu, lebih dari 500 orang Tionghoa dari berbagai penjuru berkumpul guna melakukan penyerangan ke Kompleks Benteng Batavia. Setelah sebelumnya menghancurkan pos-pos penjagaan VOC di wilayah Jatinegara, Tangerang dan Tanah Abang secara bersamaan. Lalu, 8 Oktober 1740, kerusuhan terjadi disemua pintu masuk Benteng Batavia. Ratusan etnis Tionghoa yang berusaha masuk dihadang pasukan VOC dibawah pimpinan Van Imhoff.
9 Oktober 1740, dibantu dengan altileri berat pasukan VOC berhasil menguasai keadaan dan menyelamatkan Kompleks Batavia dari kerusuhan. Pasukan kaveleri VOC mulai mengejar para pelaku kerusuhan. Seluruh rumah dan pusat perdagangan warga Tionghoa yang berada di sekitar Batavia digeledah dan dibakar. Termasuk rumah Kapiten Tionghoa Nie Hoe Kong yang dianggap sebagai otak kerusuhan. Ribuan warga Tionghoa yang selamat dari kerusuhan diburu dan dibunuh tanpa perduli apakah terlibat atau tidak dalam peristiwa pemberontakan tersebut.
Banyak diantara mereka dibiarkan lari kearah kali sebelum akhirnya dibantai oleh para prajurit yang telah menunggu kedatangan mereka. Sempat terjadi silang pendapat prihal lokasi tempat pembantaian yang dilakukan tentara VOC Belanda. Beberapa sumber menyatakan bahwa kali yang menjadi lokasi pembantaian adalah Kali Angke, hingga peristiwa pembantaian ini diabadikan dengan nama “Tragedi Angke”. Namun ada pula yang berpendapat bahwa pembantaian sebenarnya tidak terjadi di Kali Angke melainkan di Kali Besar, karena letaknya lebih dekat ke Tembok Batavia.
Kali Angke hanyalah merupakan titik akhir lokasi penemuan ribuan mayat korban pembantaian yang hanyut di air.
Aksi pengejaran terhadap warga etnis Tionghoa terus berlanjut. Malam hari 9 Oktober 1740, prajurit VOC kembali melakukan penyisiran guna mencari sisa-sisa etnis Tionghoa yang bersembunyi dirumah atau bangunan lain diseputar Batavia. Pembantaian kali ini lebih sadis karena melibatkan budak dan warga bumiputera yang sengaja dibakar amarahnya. Bahkan menurut cerita Gubernur Jendral Valckeneir sempat menjanjikan hadiah sebesar 2 dukat per kepala etnis Tionghoa yang berhasil dipancung.
10 Oktober 1740, setelah peristiwa pemberontakan mereda, Gubernur Jendral Valckeneir kembali memerintahkan prajuritnya guna mengumpulkan seluruh warga Tionghoa yang tersisa termasuk yang terbaring di rumah sakit maupun di penjara. Mereka dikumpulkan didepan Stadhuis Gedung Balaikota (sekarang Muesum Fatahillah) untuk menjalani eksekusi hukum gantung.
Pasca tragedi kemanusiaan itu, tercatat warga etnis Tionghoa yang selamat sebanyak 3.441 jiwa. Terdiri dari 1.442 pedagang, 935 orang petani, 728 orang pekerja perkebunan, dan 336 orang pekerja kasar. Peristiwa pembantaian etnis ini merupakan kisah terburuk sepanjang sejarah perjalanan kota Jakarta. 0 sumber: Tragedi Berdarah Angke / Hembing Wijayakusuma 2005/edison
.jpg)
.jpg)
